Kacaunya Ujian Nasional (UN) pada tahun ini makin menguatkan tuntutan berbagai pihak untuk meniadakan ujian tahunan yang dijadikan salah satu syarat kelulusan ini. Namun adanya tuntutan tersebut dinilai tidak tepat oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
Anggota BSNP, Teuku Ramli Zakaria, mengatakan bahwa penghapusan UN justru akan merugikan sekolah yang belum baik dan umumnya berada di daerah yang kurang baik pula. Selain itu, justru akan membuat kondisi pendidikan di Indonesia tidak merata.
"Yang rugi sekolah yang belum baik dan daerah belum baik. Karena nanti tidak ketauan sehingga rugi dan bantuan yang harus diprioritaskan bagi sekolah tersebut tidak tersampaikan. Akibatnya anak bangsa yang dapat pendidikan bermutu tidak akan merata di Indonesia," kata Ramli saat diskusi polemik tentang Kisruh UN di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (20/4/2013).
Dia mengatakan penghapusan UN akan meniadakan standar nasional dalam kompetensi pendidikan. Akibatnya, sekolah dengan mudah memberikan kelulusan kepada siswa.
"Untuk lulus satuan pendidikan itu harus memenuhi standar tertentu. Nah itu harus ditentukan dan tidak perlu tinggi. Jadi namanya kompetensi minimal. Kalau tanpa kompetensi minimal, sekolah akan meluluskan 100 persen siswanya dan pendidikan menjadi semu,"
Dalam sejarah pendidikan Indonesia, lanjutnya, ujian semacam UN dibutuhkan agar pendidikan Indonesia memiliki standar nasional yang dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Standar dibutuhkan untuk mengukur kompetensi anak sehingga dapat diputuskan melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tertentu atau tidak.
"Jadi kalau dihapus kita tidak punya standar nasional. Karena variasi daerah beragam di Indonesia harusnya ada standar nasional," tandasnya. (http://edukasi.kompas.com/read/2013/04/22/07425548)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar Anda adalah Kebahagiaan Kami