Gugur Sudah RSBI-SBI

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-X/2012 menyatakan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, bahwa Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Walaupun keputusan itu disertai dengan pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Achmad Sodiki. Namun, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) lenyap dari muka bumi Indonesia demi hukum.

Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan putusan MK adalah biaya pengelolaan RSBI-SBI yang mahal sehingga mengakibatkan adanya diskriminasi pendidikan. Pembedaan antara RSBI-SBI dan non RSBI-SBI juga dapat menimbulkan adanya kastanisasi pendidikan. Di lain pihak, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam tiap mata pelajaran di sekolah RSBI-SBI juga dianggap dapat mengikis jati diri bangsa dan melunturkan kebanggaan generasi muda terhadap penggunaan dan pelestarian bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa sesuai dengan amanan Sumpah Pemuda 1928.

Terlepas dari keputusan MK tersebut, berikut tulisan tentang pencermatan terhadap keberadaan RSBI/SBI yang penulis susun pada 7 November 2011.  Ijinkan dengan hormat menayangkan kembali sekadar untuk kilas balik.

“Sejak awal aku sudah menduga, bahwa ada sesuatu dibalik RSBI. Ada udang dibalik batu. Batu dibalik, udang dipungut. Begitu banyak sekolah-sekolah mengusulkan diri menjadi rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Sampai-sampai pihak Kemdiknas (kini, Kemdikbud) mengeluarkan kebijakan untuk menyetop kemunculan RSBI. Bahkan, ada upaya untuk mengkaji ulang RSBI yang telah ada. Fenomena itu patut diduga telah terjadi kesalahan prosedur atau sistem pengelolaan RSBI. Ada apa dengan RSBI?

Diskrimanasi pembiayaan telah terjadi dalam dunia pendidikan. Sekolah dengan kategori RSBI lebih leluasa memungut pembiayaan. Sementara itu, sekolah standar harus berhati-hati, bahkan cenderung tidak berani memungut biaya. Kondisi ini persis berlaku untuk ungkapan “si kaya makin kaya, si miskin bertambah miskin”. Akibatnya, sekolah dengan kategori RSBI lebih mudah menjalankan berbagai program peningkatan mutu. Sedangkan sekolah non RSBI terengah-engah dalam pembiayaan kegiatan sekolah. Ketimpangan mutu akan semakin lebar terjadi. Padahal jumlah sekolah dengan kategori non RSBI jauh lebih banyak. Artinya, jumlah siswa juga jauh lebih banyak. Artinya lagi, lebih banyak siswa yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan dalam rangka penumbuhkembangan potensi diri. Kalau pendidikan telah mengalami diskriminasi, maka mau dibawa kemana pendidikan kita?

Sudah saatnya melakukan regulasi yang berkeadilan dalam dunia pendidikan. Sekolah adalah tempat menumbuhkembangkan potensi peserta didik. Oleh karena itu memberikan dukungan kepada seluruh sekolah adalah keniscayaan. Dalam konteks inilah maka pemerintah baik pusat maupun daerah harus berpihak kepada pendidikan bukan kepada kategori sekolah. Memperhatikan yang kurang baik menjadi lebih baik adalah tindakan mulia. Jangan lagi ada pembiaran penurunan pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah. Generasi penerus di masa datang harus lebih baik. Sehingga pendidikan adalah untuk pendidikan dan pendidikan untuk semua”.

Dengan demikian, mengelola pendidikan hendaknya bebas dari kepentingan. Baik kepentingan ekonomi maupun politik. Tersebab oleh itulah maka kualitas pendidikan mengalami kemunduran dan kehancuran. Pendidikan yang harus menawarkan dan menghadirkan idialisme, sikap kritis, objektif, jujur, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab, harus kalah, tenggelam dan lenyap oleh komersialisasi dan politisasi pendidikan. Oleh karena itu, saatnya untuk mengembalikan tujuan mulia pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Memulai yang mulia demi memuliakan generasi bangsa adalah kemuliaan. Salah satu strategi efektif dan efisien yang dapat dilakukan adalah dengan mengelola pendidikan secara proporsional dan profesional dengan rasa pelayanan yang tulus dan ikhlas. Sekali lagi, melayani generasi masa depan bangsa secara tulus dan ikhlas tanpa kepura-puraan. Semoga.

readmore »»  

Kisi-Kisi UN 2012/2013 Kimia SMA

KISI-KISI UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2012/2013

KIMIA SMA/MA (PROGRAM IPA)

NO	KOMPETENSI	No.	INDIKATOR
1	Mendeskripsikan struktur atom, sistim periodik unsur dan ikatan kimia untuk mendeskripsikan struktur molekul, sifat-sifat unsur dan senyawa.	1.	Menentukan notasi unsur dan kaitannya dengan struktur atom, konfigurasi elektron, jenis ikatan kimia, rumus molekul, bentuk molekul dan sifat senyawa yang dapat dihasilkannya, serta letak unsure dalam tabel periodik.
		2.	Mendeskripsikan jenis ikatan kimia atau gaya antarmolekul dan sifat-sifatnya.
2	Menerapkan hukum-hukum dasar kimia untuk memecahkan masalah dalam perhitungan kimia.	3.	Menyelesaikan perhitungan kimia yang berkaitan dengan hukum dasar kimia.
		4.	Menjelaskan persamaan suatu reaksi kimia .
3	Mendeskripsikan sifat-sifat larutan, metode pengukuran dan terapannya.	5.	Mendeskripsikan daya hantar listrik
		6.	Mendeskripsikan konsep pH larutan.
		7.	Menjelaskan titrasi asam basa
		8.	Mendeskripsikan sifat larutan penyangga.
		9.	Mendeskripsikan hidrolisis garam dan Ksp.
		10.	Mendeskripsikan sifat-sifat koligatif larutan.
		11.	Mendeskripsikan sistem dan sifat koloid serta penerapannya.
4	Mendeskripsikan senyawa organic dan makro melekul	12.	Mendeskripsikan struktur senyawa Benzene dan turunannya, serta kegunaannya.
		13.	Mendeskripsikan senyawa karbon termasuk identifikasi, reaksi dan kegunaannya.
		14.	Mendeskripsikan makromolekul (Karbohidrat, Protein, Polimer) dan kegunaannya
5	Mendeskripsikan perubahan energi, cara pengukuran dan penerapannya.	15.	Menseskripsikan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm.
		16.	Menentukan kalor reaksi.
6	Mendeskripsikan kinetika reaksi, kesetimbangan kimia, dan faktorfaktor yang memengaruhinya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan industri.	17.	Menentukan laju reaksi.
		18.	Mendeskripsikan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinetika suatu reaksi dan kesetimbangannya
		19.	Menentukan Kc/Kp.
7	Mendeskripsikan reaksi oksidasireduksi dan elektrokimia serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.	20.	Mendeskripsikan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi.
		21.	Mendeskripsikan diagram sel.
		22.	Mengaplikasikan hukum faraday.
		23.	Mendeskripsikan fenomena korosi dan pencegahannya
8	Mendeskripsikan unsur-unsur penting, terdapatnya di alam, pembuatan dan kegunaannya.	24.	Mendeskripsikan unsur-unsur penting yang ada di alam termasuk unsur radioaktif.
		25.	Mendeskripsikan cara memperoleh unsur-unsur penting dan kegunaannya.

readmore »»  

24 Jam Tatap Muka Perminggu Kurang Proporsional

Ada sinyalemen baru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, yang akan mengkaji beban mengajar guru 24 jam tatap muka perminggu (http://edukasi.kompas.com/read/2013/01/07/17285528/Kuota.Mengajar.24.Jam.Bakal.Dikaji.Ulang).  Sinyalemen ini patut didukung dan didorong, setidaknya oleh para guru yang sudah sangat merasakan duka lara dan nyaris tidak ada sukanya dari kebijakan beban mengajar 24 jam tatap muka perminggu. Karena, beban mengajar ini berhubungan dengan tunjangan profesi guru (TPG), penilaian kinerja guru (PKG) dan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). Ada sejumlah alasan logis dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mengubah kebijakan itu.

Pertama, paling sedikit ada 6 tugas utama guru, yaitu menyusun rencana pembelajaran, menyajikan pembelajaran, melaksanakan penilaian, menganalisis hasil penilaian, melakukan remedial dan pengayaan, dan membimbing siswa baik pada kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Namun, yang dijadikan sebagai acuan menentukan beban mengajar 24 jam tatap muka perminggu hanya satu tugas utama, yaitu menyajikan pembelajaran semata.

Kedua, beban mengajar sebesar 24 jam tatap muka perminggu telah mereduksi kualitas tugas utama guru yang lain, kecuali tugas menyajikan. Guru sibuk dan disibukkan oleh upaya memenuhi ketentuan 24 jam mengajar tatap muka perminggu. Akibatnya, kegiatan merencanakan, mengevaluasi, menganalisis, melakukan remedial dan pengayaan, dan membimbing siswa, nyaris hanya sekadar dilaksanakan tanpa persiapan yang sungguh-sungguh. Bahkan, diduga ada banyak guru melakukan upaya copy paste dalam mempersiapkan dokumen kegiatan pembelajaran. Artinya, ada indikasi penurunan profesionalisme di kalangan guru. Dan, patut diduga ini terjadi akibat penerapan ketentuan beban mengajar 24 jam tatap muka perminggu.

Ketiga, banyak guru memenuhi ketentuan 24 jam tatap muka perminggu, harus mengajar di banyak sekolah. Bahkan, jarak satu sekolah dengan sekolah lainnya cukup jauh. Kondisi ini menyebabkan waktu, biaya, tenaga, dan pikiran guru habis dijalanan. Dalam konteks ini, menuntut kualitas akan semakin sulit dan jauh. Pendek kata, kebijakan beban mengajar 24 jam tatap muka perminggu, lebih banyak mudarat tinimbang manfaat, setidaknya untuk situasi dan kondisi saat ini.

Keempat, guru tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk melakukan PKB. Padahal, PKB memiliki tujuan untuk menumbuhkembangkan kemampuan guru dalam melaksanakan tugas-tugas utamanya. Salah satu kendala guru kesulitan melakukan PKB, karena adanya beban mengajar 24 jam tatap muka perminggu.

Berdasarkan alasan tersebut, maka sangat logis untuk mengkaji beban mengajar guru 24 jam tatap muka perminggu. Dalam hal ini semua tugas utama guru harus dijadikan acuan menentukan jumlah beban mengajar. Misalnya, menyusun rencana pembelajaran (2 jam), menyajikan pembelajaran (18 jam), melaksanakan penilaian (1 jam), menganalisis hasil penilaian (1 jam), melakukan remedial dan pengayaan (2 jam), dan membimbing siswa baik pada kegiatan intrakurikuler maupun eksturikuler (2 jam). Dengan demikian, jumlah beban mengajar guru sebanyak 26 jam pelajaran perminggu. Dengan demikian, beban mengajar guru diperhitungkan secara proporsional dan mengarah profesional.

Apabila semua komponen tugas utama guru dijadikan acuan untuk menentukan beban mengajar guru, maka ada tanggung jawab moral di kalangan guru untuk melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Hal ini, karena berkaitan dengan TPG, PKG, dan PKB. Jika para guru telah membuat dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka diyakini kualitas pembelajaran dan pendidikan dapat diraih. Semua dokumen yang disusun dapat diharapkan orisinal, sehingga berpotensi menghadirkan kreativitas dan profesionalitas di kalangan guru.

Jangan lagi ada guru yang mengajar di banyak sekolah demi memenuhi kewajiban mengajar 24 jam tatap muka perminggu. Tidak ada lagi waktu, biaya, tenaga, dan pikiran para guru habis dijalanan. Oleh karena itu, beban mengajar 24 jam tatap muka perminggu relevan dan signifikan dikaji ulang. Hal ini untuk memberikan kesempatan kepada guru melayani siswa secara profesional. Pemerintah hendaknya menunjukkan keberpihakan yang sungguh-sungguh kepada para guru. Karena, semua pihak mengerti, memahami, dan menyadari bahwa guru adalah tulang punggung dan garda terdepan yang menentukan kualitas pendidikan. Berikanlah kesempatan kepada guru untuk melayani siswa tanpa kepura-puraan. Semoga.

readmore »»  

Penyiapan Guru Sebagai Implementator Kurikulum 2013

Faktor utama ke­berhasilan implementasi kurikulum 2013 adalah kesesuaian kompetensi pendidik dan tenaga kependi­dik­an (PTK) dengan kurikulum dan buku teks. Di lain pihak, faktor pendukung yang juga berpengaruh diantaranya 1) ketersediaan buku sebagai ba­han ajar dan sumber belajar yang mengintegrasikan standar pem­bentuk kurikulum, 2) penguatan peran pemerintah da­lam pembinaan dan penga­wasan, dan 3) penguatan ma­naj­emen dan budaya sekolah (http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/uji-publik-kurikulum-2013-5).

Dengan demikian, sesungguhnya amat disadari bahwa PTK, khususnya guru adalah faktor penentu pertama dan utama ke­berhasilan kurikulum 2013. Oleh karena itu guru wajib digarap secara profesional. Penyiapan guru sebagai implementator kurikulum 2013 hendaknya bebas dari kolusi, nepotisme, kepentingan, dan kepura-puraan. Semua harus dilaksanakan secara terukur, sistematis, dan bertanggung jawab.

Skema strategi penyiapan guru menghadapi kurikulum 2013 meliputi, diklat instruktur, guru utama, dan guru sebagai implementator kurikulum 2013. Dalam hal ini, meniscayakan adanya keterlibatan unsur dinas pendidikan, dosen, widyaiswara, guru inti, pengawas, kepala sekolah, dan guru kelas atau guru mata pelajaran. Produk dari keterlibatan unsur-unsur tersebut adalah instruktur dan guru utama yang bertugas menyebarluaskan kurikulum 2013 di lapangan.

Secara teknis perekrutan instruktur dan guru utama harus mendapat perhatian dari pemerintah. Pada daerah ini sangat mungkin terjadinya tawar-menawar sehingga hadir sosok instruktur dan guru utama yang tidak berkompeten. Hal ini terjadi karena kedekatan orang-orang tertentu dengan birokrasi. Akibatnya, kompetensi dan profesionalitas terabaikan. Ketika instruktur dan guru utama yang menjadi kepanjangan tangan dan penerjemah pelaksanaan kurikulum 2013 tidak berkompeten, maka akan berpeluang terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam penyebarluasan hakikat, substansi, dan pelaksanaan kurikulum 2013. Ini artinya ada potensi kegagalan.

Dalam konteks inilah pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah harus menyikapi dengan serius kemungkinan terjadinya fenomena dimaksud. Sekali lagi, sikap serius diperlukan untuk mereduksi potensi kegagalan kurikulum 2013. Faktor transparansi, kejujuran, objektivitas, dan profesionalitas dalam menyiapkan instruktur dan guru utama wajib dilaksanakan dalam proses perekrutan.

Peserta diklat hendaknya direkrut melalui seleksi dengan mempertimbangkan empat kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogi, profesional,  social, dan kepribadian. Oleh karena itu sistem perekrutan dilakukan dengan tes dan penilaian portofolio. Penilaian dilakukan secara menyeluruh dan terukur dengan rubrik yang jelas.

Ketepatan dalam proses perekrutan diyakini akan menghasilkan instruktur dan guru utama yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, tidak ada tawar-menawar, main mata, suka tidak suka dalam proses perekrutan peserta diklat. Kejujuran dan objektivitas harus dikedapankan. Semua dilakukan semata-mata untuk menghasilkan implementator kurikulum 2013 yang cerdas demi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Publikasi lain:

http://edukasi.kompasiana.com/2012/12/27/penyiapan-guru-sebagai-implementator-kurikulum-2013-520175.html

readmore »»  

Keberhasilan Kurikulum 2013

Sedikitnya ada dua faktor besar dalam ke­ berhasilan kurikulum 2013. Pertama, penen­tu, yaitu kesesuaian kompetensi pendidik dan tenaga kependi­dik­an (PTK) dengan kurikulum dan buku teks. Kedua, faktor pendukung yang terdiri dari tiga unsur; (i) ketersediaan buku sebagai ba­han ajar dan sumber belajar yang mengintegrasikan standar pem­bentuk kurikulum; (ii) penguatan peran pemerintah da­am pembinaan dan penga­wasan; dan (iii) penguatan ma­naj­emen dan budaya sekolah.

Berkait dengan faktor perta­ma, Kemdikbud sudah mende­sain­­ strategi penyiapan guru se­­bagaimana digambarkan pa­da skema penyiapan guru yang me­ibatkan tim pengembang kurikulum di tingkat pusat; instruktur diklat terdiri atas unsur dinas pendidikan, dosen, widya­swara, guru inti, pengawas, ke­­pala sekolah; guru uta­ma me­iputi guru inti, penga­was, dan kepala sekolah; dan guru mereka terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran SD, SMP, SMA, SMK.

Pada diri guru, sedikitnya ada empat aspek yang harus di­beri perhatian khusus dalam rencana implementasi dan ke­terlaksanaan kurikulum 2013, yaitu kompetensi pedagogi; kompetensi akademik (keilmuan); kompetensi sosial; dan kompetensi manajerial atau kepemimpinan. Guru sebagai ujung tombak penerapan kurikulum, diharapkan bisa menyiapkan dan membuka diri terhadap beberapa kemung­kinan terjadinya perubahan.

Kesiapan guru lebih penting­ daripada pengembangan kuri­kulum 2013. Kenapa guru menjadi penting? Karena dalam kurikulum 2013, bertujuan mendorong peserta didik, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar,­ dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), terhadap apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah mene­rima materi pembelajaran.

Melalui empat tujuan itu diharapkan siswa memiliki kompetensi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif. Disinilah guru berperan be­sar di dalam mengimplementa­sikan tiap proses pembelajaran pada kurikulum 2013. Guru ke depan dituntut tidak hanya cer­das tapi juga adaptip terhadap perubahan.

(http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/uji-publik-kurikulum-2013-5)

Posted Wed, 12/26/2012 - 10:11 by sidiknas

readmore »»